Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini
Daftar di sini
Kirim artikel
Editor Ferril Dennys
DI JALANAN Jakarta dan beberapa daerah di Nusantara pada pertengahan Juni 2026, mahasiswa dan masyarakat sipil lainnya turun ke aspal.
Mereka membawa spanduk menuntut penurunan harga bahan bakar minyak nonsubsidi, protes terhadap inflasi yang mencekik daya beli, serta tuntutan tegas menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih yang dianggap membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Fakta di lapangan menunjukkan bahwa ketika saluran formal tersumbat oleh pragmatisme politik, aksi demonstrasi menjadi satu-satunya peluit peringatan yang tersisa.
Namun, bagaimana respons penguasa? Di balik pintu-pintu kantor yang mewah, narasi yang dibangun sering kali justru menyalahkan persepsi publik, menuduh gerakan massa sebagai tindakan yang kurang nasionalis, atau melabeli pengkritik sebagai "antek asing."
Kita sedang menyaksikan sebuah model bernegara di mana kritik dipandang sebagai "narasi negatif" yang harus diredam.
Ketimpangan ini membawa kita pada akar masalah yang sebenarnya: pudarnya shame culture atau budaya malu di jantung kekuasaan.
Di Jepang atau Korea Selatan, seorang pejabat publik yang gagal menjalankan misi akan menanggung beban moral yang sangat berat.
Budaya malu di sana bukanlah sekadar jargon, melainkan habit yang menyatu dalam kehidupan profesional.
Sebagaimana disitat dari pengamatan Jimly Asshiddiqie, mantan Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, hilangnya budaya malu di lingkungan pejabat kita adalah tragedi etika.
Di Indonesia, ribuan pejabat yang menjadi pesakitan karena korupsi tidak pernah menunjukkan gejala "penyakit" budaya malu.
Tidak ada tradisi kesatria untuk mundur dari jabatan saat gagal, atau sekadar merasa bersalah ketika kebijakan yang diambil merugikan hajat hidup orang banyak.
Sebaliknya, mereka sering kali ngotot bertahan meski telah terbukti melanggar kode etik, menjadikan kekuasaan sebagai benteng imunitas yang tebal.
Jika kita melihat lebih dalam pada struktur ekonomi kita, hilangnya budaya malu ini mempertegas mengapa Indonesia sulit "naik kelas."
Indonesia memiliki segalanya: nikel, emas, batu bara, sawit, hingga laut yang luas.
Namun, kekayaan ini justru menjadi ajang perebutan rente.
