JAKARTA, iDoPress - Anggota DPR Alex Indra Lukman menyarankan pemerintah membangun sistem mitigasi bencana tidak lagi bergantung pada pola musim.
Legislator Sumatera Barat itu menilai, langkah tersebut penting dilakukan, jika berkaca dari banjir yang melanda Kota Padang dan sekitarnya di tengah musim kemarau.
"Perubahan iklim menuntut Negara membangun sistem perlindungan masyarakat yang tidak lagi bergantung pada pola musim," ujar Alex, Kamis (6/8/2026).
Wakil Ketua Komisi IV DPR itu menilai, banjir yang terjadi saat musim kemarau menjadi peringatan bahwa Indonesia telah memasuki era baru risiko kebencanaan akibat perubahan iklim.
Menurut dia, pola hujan yang semakin ekstrem dan tidak lagi mengikuti siklus musim, menunjukkan pendekatan pembangunan yang selama ini bertumpu pada kalender musim sudah tidak memadai.
"Ketika banjir dapat terjadi pada saat wilayah lain bersiap menghadapi kekeringan, maka yang berubah bukan hanya karakter cuaca, tetapi juga karakter risiko yang harus dikelola negara," ujar dia.
Oleh karena itu, Alex mendorong pemerintah membangun National Climate Risk Governance atau sistem tata kelola risiko iklim nasional, yang mengintegrasikan BMKG, BNPB, kementerian teknis, pemerintah daerah, dan seluruh penyelenggara pelayanan publik.
Menurut dia, sistem tersebut akan memastikan informasi mengenai potensi cuaca ekstrem tidak berhenti sebagai peringatan.
Tetapi menjadi dasar penyesuaian kebijakan, kesiapan infrastruktur, perlindungan masyarakat, dan keberlangsungan layanan publik.
"Kebijakan Negara harus bergeser dari pola kerja yang reaktif menuju Pemerintahan yang mampu mengantisipasi risiko secara sistematis," tegas Alex.
Alex mengingatkan, keberhasilan pemerintah menghadapi perubahan iklim tidak lagi diukur dari kecepatan melakukan evakuasi saat bencana terjadi.
Diberitakan sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, banjir yang melanda Kota Padang tidak menyebabkan kerusakan berat pada rumah maupun fasilitas umum.
Menurut dia, banjir tidak membawa material lumpur sehingga dampak kerusakan dapat diminimalkan.
Tito menyampaikan pemerintah daerah bersama BNPB, TNI, dan Polri telah menangani dampak banjir serta menyalurkan bantuan kepada warga terdampak.
Pemerintah juga masih berupaya memperbaiki saluran PDAM yang kembali terdampak banjir.
Banjir dipicu hujan deras yang mengguyur Kota Padang sejak Senin (3/8/2026).
Hingga Selasa (4/8/2026), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang mencatat banjir menggenangi 23 titik di sembilan kecamatan.
Kawasan bantaran Sungai Batang Kuranji dan Lubuk Minturun menjadi wilayah yang paling parah terdampak.
iDoPress berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung iDoPress Plus sekarang
