JAKARTA, iDoPress - Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa Selat Malaka adalah wilayah yang terbuka dan dapat diakses oleh siapa pun yang ingin mengaksesnya.
Hal tersebut Prabowo sampaikan usai bertemu dengan Perdana Menteri (PM) Singapura Lawrence Wong di Istana, Jakarta, Senin (6/7/2026).
"Kita akan terus berkoordinasi dengan Malaysia dan Thailand untuk memastikan, sesuai dengan UNCLOS 1982, bahwa Selat Malaka akan selalu terbuka bagi semua, aman, dan dapat diakses oleh siapa pun yang memerlukan akses. Saya kira itu adalah ketegasan kita, dan saya yakinkan kepada kawan-kawan di Singapura," ujar Prabowo, Senin.
Prabowo mengatakan, sebagai negara yang berbatasan langsung, Indonesia dan Singapura berkepentingan untuk menjaga Selat Malaka sebagai jalur pelayaran yang bebas bagi semua pihak.
Dia menekankan bahwa RI-Singapura harus memelihara keamanan dan perdamaian di Selat Malaka, termasuk menjaga dari polusi, kecelakaan, serta perompakan.
Menurut Prabowo, hal ini merupakan kepentingan yang sangat vital bagi negara-negara di sekitar Selat Malaka.
"Sikap Indonesia, dan sikap saya pribadi sejak dahulu, saya kira sudah saya buktikan selama puluhan tahun. Komitmen dan keyakinan saya adalah bahwa Singapura dan Indonesia harus menjadi mitra yang baik serta menjalin kerja sama yang baik," kata Prabowo.
"Dengan kerja sama yang baik, hal ini akan menguntungkan tidak hanya rakyat Indonesia dan rakyat Singapura, tetapi juga akan menyumbang stabilitas, pertumbuhan, dan kemakmuran di seluruh Asia Tenggara," imbuh dia.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sempat melontarkan wacana untuk memungut pajak dari kapal-kapal yang melintas di Selata Malaka.
Dia menilai posisi Indonesia sangat strategis dalam jalur perdagangan dan energi dunia, sehingga memiliki potensi penerimaan yang belum dimanfaatkan secara optimal.
“Indonesia ini bukan negara pinggiran. Kita ada di jalur strategis perdagangan dan energi dunia, tapi kapal lewat Selat Malaka enggak kita charge, enggak tahu betul apa salah?” ujar Purbaya dalam sebuah acara di Jakarta, 22 April 2026.
Purbaya menyebutkan, penerapan kebijakan tersebut perlu dikoordinasikan dengan Malaysia dan Singapura.
Menurut dia, potensi penerimaan bisa cukup besar mengingat lalu lintas kapal di Selat Malaka merupakan salah satu yang paling padat di dunia.
Meski demikian, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan Indonesia tidak akan memberlakukan tarif di Selat Malaka.
Dia menyatakan bahwa kebijakan tersebut tidak sejalan dengan ketentuan UNCLOS.
“Indonesia tidak pada posisi untuk melakukan itu,” kata Sugiono.
Setelah menuai respons publik, Purbayamenegaskan bahwa tidak ada rencana penerapan tarif di Selat Malaka.
"Jadi itu konteksnya bukan konteks serius," kata Purbaya dalam media briefing di Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Jakarta Selatan, 24 April 2026.
iDoPress berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung iDoPress Plus sekarang
