Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini
Daftar di sini
Kirim artikel
Editor Ferril Dennys
ADA banyak tempat untuk belajar politik. Sebagian orang mempelajarinya dari partai politik, sebagian dari buku-buku teori kekuasaan, sebagian lagi dari pengalaman memenangkan pemilu.
Namun menarik ketika Presiden Prabowo Subianto justru mengaku belajar politik dari Nahdlatul Ulama (NU) dalam pidato penutupan Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2026 di Bangkalan.
Pernyataan itu mungkin terdengar sederhana. Namun dalam konteks politik Indonesia, ia menyimpan makna yang lebih dalam daripada sekadar penghormatan kepada organisasi Islam terbesar di Indonesia.
Saya melihat pernyataan tersebut sebagai pengakuan atas sebuah kenyataan yang sering luput dari perhatian para elite politik: kekuasaan dan legitimasi tidak selalu berada di tempat yang sama.
Dalam teori politik modern, negara adalah pemegang otoritas formal.
Negara memiliki kewenangan membuat kebijakan, mengatur kehidupan publik, dan menggunakan instrumen kekuasaan yang sah.
Namun dalam praktiknya, tidak semua kekuasaan otomatis melahirkan kepercayaan.
Sejarah menunjukkan, otoritas formal sering kali membutuhkan legitimasi sosial agar dapat bekerja secara efektif.
Di Indonesia, legitimasi sosial itu tumbuh dari banyak tempat. Salah satunya adalah organisasi-organisasi kemasyarakatan yang memiliki akar kuat di tengah rakyat. NU merupakan contoh paling nyata.
Apa yang membuat NU menarik bukan semata karena jumlah warganya yang besar.
Dalam politik, angka tidak selalu identik dengan pengaruh. Banyak organisasi memiliki anggota yang banyak tetapi tidak memiliki daya jangkau sosial yang kuat.
Sebaliknya, ada institusi yang pengaruhnya jauh melampaui ukuran organisasinya karena memiliki sesuatu yang lebih berharga: kepercayaan.
Kepercayaan itulah yang selama hampir satu abad dirawat oleh NU melalui jaringan pesantren, hubungan kiai dan santri, tradisi keagamaan, serta berbagai praktik sosial yang menyatu dengan kehidupan masyarakat.
Ketika negara hadir melalui regulasi, NU hadir melalui relasi. Ketika birokrasi bekerja melalui prosedur, NU bekerja melalui kedekatan sosial.
Dua hal ini berbeda, tetapi justru karena perbedaan itulah keduanya saling membutuhkan.
