Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini
Daftar di sini
Kirim artikel
Editor Sandro Gatra
SETIAP pertengahan Agustus, bendera Merah Putih kembali berkibar, dari gang-gang sempit hingga halaman Istana.
Namun, di usia ke-81 kemerdekaan, seremoni itu berlangsung di bawah bayang yang tak nyaman.
Nilai tukar rupiah bergerak di kisaran Rp 17.800–18.000 per dolar Amerika Serikat, salah satu titik terlemah sepanjang sejarahnya.
Bank Indonesia menautkan pelemahan itu pada eskalasi ketegangan Amerika Serikat–Iran yang menahan harga minyak dunia tetap tinggi sekaligus memicu arus modal keluar dari negara-negara berkembang (iDoPress, 4/6/2026).
Ditambah tarif baru AS sebesar 10 persen atas produk Indonesia (Republika.co.id, 24/7/2026), terasa bahwa kemerdekaan politik yang kita rayakan tiap 17
Agustus belum sepenuhnya berjodoh dengan kemerdekaan ekonomi.
Goenawan Mohamad pernah mengingatkan bahwa Indonesia bukanlah sesuatu yang sudah selesai, melainkan proses yang terus berlangsung, gagasan yang ia bukukan dalam Indonesia/Proses (2011).
Kemerdekaan, dari kacamata itu, bukan tanggal yang dirayakan lalu ditinggalkan, melainkan pekerjaan yang tak pernah usai.
Delapan dekade lebih setelah proklamasi, kita masih mengeja makna “merdeka” di tengah rumah tangga yang terjepit oleh harga pangan yang merangkak, cicilan menekan, dan daya beli yang menyusut karena tekanan yang bersumber jauh di Selat Hormuz maupun di ruang rapat Gedung Putih.
Makna kemerdekaan seakan luntur, dan yang lebih pahit, bangsa ini seperti dijajah kembali, kali ini oleh elitenya sendiri.
Kurs yang goyah sesungguhnya bukan semata angka di layar Bloomberg. Ia cermin sejauh mana bangsa mampu menentukan nasibnya sendiri di tengah tekanan global.
Di sinilah relevansi Soedjatmoko. Dalam buku “Dimensi Manusia dalam Pembangunan” (LP3ES, 1983) dan “Etika Pembebasan” (LP3ES, 1984), ia menegaskan bahwa pembangunan sejati mesti berporos pada manusia, bukan pada angka pertumbuhan semata.
Otonomi dan kebebasan, katanya, adalah inti dari etika pembebasan. Warisan itu kini dibaca ulang sebagai kritik terhadap model ekonomi yang mengejar pertumbuhan tanpa memedulikan kesejahteraan dan kebebasan warganya.
Dari kacamata Soedjatmoko, pelemahan rupiah menjadi ujian. Apakah pembangunan kita masih memuliakan martabat manusia, ataukah telah tergelincir menjadi kuasa yang mengabdi pada modal segelintir orang?
Ekonom Amartya Sen menyebut pembangunan sejati sebagai perluasan kebebasan riil warga, development as freedom (1999).
Sebuah bangsa disebut benar-benar merdeka bukan karena ia kebal terhadap badai geopolitik, melainkan karena ia memiliki daya tahan dan sandaran kesejahteraan yang kokoh ketika badai itu datang.
