JAKARTA, iDoPress - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) menyiapkan dua skema pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendes PDT, Taufik Madjid menyampaikan, skema pertama yaitu berkaitan dengan langkah pencegahan.
"Yang pertama, kita melakukan tindakan pencegahan. Kita sudah bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sudah membentuk Desa Ramah Perempuan dan Anak," kata Taufik saat acara Seminar Nasional Peringatan Hari Dunia Menentang Perdagangan Orang di kantor LPSK, Kamis (30/7/2026).
"Ini menjadi ruang memediasi dan menstimulasi agar desa-desa itu ramah terhadap perempuan dan anak," sambung dia.
Taufik berujar, pemerintah memberikan sosialisasi dan edukasi kepada warga desa berkaitan dengan TPPO yang merupakan tindakan pidana.
"Di sana kita akan terus melakukan edukasi, literasi, dan kesadaran (awareness) pada seluruh warga desa bahwa apapun namanya, tindak pidana atau tindak kejahatan terhadap perempuan dan anak, bahkan sampai pada TPPO, ini adalah sebuah kejahatan besar dan pelanggaran hak asasi manusia," jelas dia.
Kemudian pemerintah bakal memperketat pengawasan di kantong-kantong pekerja migran.
Pemerintah juga tak menutup diri jika kantong-kantong migran juga merupakan salah satu bagian dari program pemerintah.
Karena itu, pengawasan ketat perlu dilakukan.
"Kami harus melakukan identifikasi terhadap warga desa. Ini kerja keras dari pemerintah desa dengan membuka posko-posko atau layanan di balai desa, agar setiap orang yang mau bekerja ke luar negeri atau domestik, harus melalui prosedur yang sesuai dengan ketentuan," ucap Taufik.
Skema selanjutnya yang telah disiapkan, lanjut Taufik, yakni program pemberdayaan kepada warga desa.
Salah satu program yang disebut mampu memberdayakan masyarakat dari sisi pariwisata dan ekonomi kreatif.
"Desa wisata misalnya, dengan desa wisata banyak orang yang tadinya di kota pulang kampung untuk mengelola desa wisatanya. Kita berharap dengan Koperasi Desa Merah Putih yang bermitra dengan BUMDes dan UMKM, insyaallah semuanya bisa ada di desa dan orang desa merasa ada perubahan tingkat kesejahteraannya," tutur dia.
Menurut Taufik, Kemendes PDT sendiri mempunyai 12 program prioritas.
"Mulai dari ketahanan pangan, pemuda-pemudi pelopor desa, bekerja sama dengan BNN, BNPT, termasuk MoU dengan LPSK. Sudah 80 lebih Memorandum of Understanding atau Perjanjian Kerja Sama Kementerian Desa dengan berbagai kementerian/lembaga termasuk perguruan tinggi," kata Taufik.
iDoPress berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung iDoPress Plus sekarang
