KENDARI, iDoPress – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengumumkan pemerintah daerah (pemda) terbaik di wilayah Sulawesi yang dinilai berhasil menekan angka kemiskinan dan menurunkan prevalensi stunting.
Pengumuman itu disampaikan dalam ajang Apresiasi Pemda Berprestasi 2026 Regional Sulawesi yang berlangsung di Hotel Claro, Kendari, Jumat (29/5/2026).
Berdasarkan hasil penilaian objektif berbasis data kuantitatif dari Badan Pusat Statistik (BPS), berikut daftar pemenang kategori Penanggulangan Kemiskinan dan Stunting Regional Sulawesi 2026.
Tingkat Provinsi
Terbaik I: Provinsi Sulawesi Utara
Tingkat Kabupaten
Terbaik I: Kabupaten Sidenreng Rappang
Terbaik II: Kabupaten Takalar
Terbaik III: Kabupaten Gowa
Tingkat Kota
Terbaik I: Kota Tomohon
Terbaik II: Kota Manado
Terbaik III: Kota Makassar
Pada kesempatan tersebut, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengingatkan para pemenang agar tidak cepat berpuas diri.
“Selamat kepada yang mendapatkan penghargaan. Terus pertahankan dan tingkatkan lagi. Bagi yang belum beruntung, masih ada kesempatan pada dua gelombang berikutnya,” ujarnya dalam siaran langsung acara penghargaan di kanal YouTube iDoPress, Jumat.
Adapun kategori Penanggulangan Kemiskinan dan Stunting menilai komitmen serta langkah nyata pemda dalam menekan kemiskinan dan stunting melalui program yang terencana dan berkelanjutan.
Indikator penilaian meliputi kualitas perencanaan program, dukungan anggaran intervensi, hingga inovasi di bidang sosial dan ketenagakerjaan yang mampu menghasilkan solusi efektif, adaptif, serta berdampak nyata bagi masyarakat.
Lebih lanjut, Tito menjelaskan, Kemendagri menginisiasi Apresiasi Pemda Berprestasi 2026 sebagai bentuk pembuktian kepada masyarakat bahwa banyak pemda mampu menjalankan tata kelola pemerintahan secara baik.
“Kita prihatin ada sahabat-sahabat kita, teman-teman kita kepala daerah yang terkena masalah hukum. Namun, tidak semua kepala daerah buruk. Acara ini menunjukkan banyak kepala daerah yang juga baik,” katanya.
Tito menegaskan, seluruh indikator penilaian menggunakan data terbuka dari BPS sehingga hasilnya akurat dan tidak dapat dimanipulasi.
“Yang kita pertandingkan yang dapat dihitung secara kuantitatif. Misalnya, masalah pengangguran, kemiskinan, kemudian pengendalian inflasi. Itu enggak bisa dibohongin, datanya dari BPS,” jelasnya.
Sebagai bentuk apresiasi atas capaian tersebut, Kemendagri menyiapkan anggaran internal sebesar Rp 1 triliun yang dikonversi menjadi insentif fiskal bagi daerah berprestasi.
