Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini
Daftar di sini
Kirim artikel
Editor Ferril Dennys
REFORMASI 1998 lahir bukan semata karena pergantian kekuasaan politik. Reformasi hadir akibat akumulasi panjang ketimpangan ekonomi, ketimpangan sosial, dan ketimpangan pembangunan antarwilayah yang dirasakan masyarakat selama puluhan tahun.
Krisis moneter Asia pada 1997–1998 hanya menjadi pemicu yang membuka secara telanjang rapuhnya struktur pembangunan Indonesia kala itu.
Ketika nilai tukar rupiah runtuh, sektor perbankan kolaps, dan harga kebutuhan pokok melonjak, publik menyadari bahwa pembangunan nasional ternyata belum dibangun di atas fondasi ekonomi wilayah yang kuat dan merata.
Pada masa itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia memang terlihat tinggi. Namun pertumbuhan tersebut sangat terkonsentrasi di Pulau Jawa dan kota-kota besar tertentu.
Infrastruktur modern banyak dibangun di pusat pertumbuhan utama, sementara kawasan luar Jawa, daerah perbatasan, kepulauan kecil, dan wilayah pedalaman masih tertinggal dalam akses jalan, listrik, air bersih, pelabuhan, pendidikan, maupun layanan kesehatan.
Reformasi kemudian menjadi momentum koreksi besar terhadap paradigma pembangunan yang terlalu sentralistik dan berorientasi pada pertumbuhan semata.
Tokoh-tokoh ekonomi pembangunan Indonesia sejak lama sebenarnya telah mengingatkan pentingnya keadilan pembangunan wilayah.
Pemikiran tentang pemerataan pembangunan pernah disampaikan oleh Mohammad Hatta melalui gagasan ekonomi kerakyatan dan koperasi yang menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama pembangunan.
Demikian pula Widjojo Nitisastro dan para perencana pembangunan generasi awal yang memahami bahwa pembangunan ekonomi tanpa distribusi ruang yang adil akan melahirkan ketimpangan sosial dan instabilitas politik.
Dalam konteks kewilayahan, berbagai pemikir tata ruang dan pembangunan regional terus mengingatkan bahwa Indonesia bukan hanya Jakarta, melainkan negara kepulauan dengan karakter geografis yang sangat kompleks.
Dua puluh delapan tahun setelah reformasi, pertanyaan penting yang harus dijawab adalah: sejauh mana reformasi berhasil memperbaiki ketimpangan infrastruktur wilayah Indonesia?
Jika melihat kondisi pada akhir 1990-an, infrastruktur dasar Indonesia sesungguhnya berada dalam keterbatasan yang serius.
Jalan nasional di banyak daerah masih sempit dan rusak. Banyak kabupaten belum memiliki konektivitas jalan yang memadai.
Transportasi laut belum efisien. Pelabuhan masih menghadapi biaya logistik tinggi. Listrik belum menjangkau seluruh desa.
Air bersih perpipaan hanya melayani sebagian kecil masyarakat perkotaan. Sistem persampahan sebagian besar masih menggunakan pola open dumping tanpa pengelolaan modern.
Bahkan di banyak kota besar, banjir, kemacetan, dan permukiman kumuh telah menjadi persoalan kronis.
Ironisnya, sebagian masalah tersebut masih dapat ditemukan hingga hari ini, meskipun skalanya telah berubah. Kemacetan kini jauh lebih besar akibat lonjakan kendaraan bermotor.
Timbulan sampah meningkat drastis karena pertumbuhan konsumsi masyarakat.
Kebutuhan energi melonjak seiring industrialisasi dan urbanisasi. Kebutuhan air bersih meningkat akibat pertumbuhan penduduk dan ekspansi kawasan perkotaan.
Artinya, reformasi tidak hanya berhadapan dengan masalah lama, tetapi juga harus menghadapi tekanan baru akibat pertumbuhan ekonomi dan demografi yang jauh lebih besar.
Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia telah mengalami kemajuan infrastruktur yang sangat signifikan selama 28 tahun terakhir.
Jalan tol berkembang pesat di berbagai pulau. Bandara baru dibangun di banyak daerah. Pelabuhan diperluas.
Program elektrifikasi berhasil meningkatkan rasio desa berlistrik secara drastis.
Bendungan dan sistem irigasi bertambah. Infrastruktur telekomunikasi berkembang cepat hingga ke wilayah terpencil.
Transportasi massal modern mulai hadir di kota-kota besar melalui MRT, LRT, BRT, dan kereta cepat.
