JAKARTA, iDoPress - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menilai persoalan polusi udara di Jakarta tidak akan selesai jika pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbahan bakar batu bara di sekitar Jakarta masih beroperasi.
Menurut Pramono, upaya pemerintah Jakarta menekan emisi melalui perbaikan transportasi hingga penggunaan kendaraan listrik tidak akan cukup jika sumber emisi dari wilayah aglomerasi masih dibiarkan.
“Persoalan utamanya bagaimana koordinasi di aglomerasi Jakarta ini, terutama bagi daerah-daerah yang masih mengizinkan industrinya menggunakan bahan bakar batu bara. Kalau itu tidak diizinkan, saya yakin dampaknya akan jauh lebih besar,” kata Pramono usai menghadiri Indonesia International Transport Summit 2026 di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (20/8/2026).
Pramono mengatakan, Jakarta telah melakukan berbagai upaya untuk menekan emisi dari sektor transportasi.
Mulai dari mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum hingga meningkatkan penggunaan kendaraan listrik.
Namun, menurut dia, langkah tersebut belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan polusi udara Jakarta apabila industri di wilayah penyangga masih menggunakan energi dari batu bara.
“Jadi, apa pun yang dilakukan pemerintah di dalam Jakarta dengan membuat mobil listrik, transportasinya diperbaiki, orang yang dulu naik transportasi pribadi ke transportasi umum, menurut saya belum sepenuhnya akan menyelesaikan kalau di suburban area atau daerah yang melingkupi Jakarta ini masih diizinkan untuk industrinya menggunakan pembangkit listrik tenaga batu bara,” ujarnya.
Pramono kemudian menyinggung aktivitas industri di sekitar Jakarta yang masih menggunakan bahan bakar yang dinilai tidak ramah lingkungan.
Salah satunya adalah PLTU Suralaya di Banten.
Menurut Pramono, pembakaran dari industri di sekitar Jakarta menjadi salah satu sumber emisi yang perlu diperhatikan.
“Problem-nya bukan hanya semata-mata transportasi di Jakarta. Ada persoalan-persoalan lain, misalnya pembakaran industri-industri di selingkaran Jakarta, salah satunya yang terkenal adalah Suralaya, yang menggunakan bahan bakar yang masih tidak ramah lingkungan,” kata dia.
Karena itu, Pramono berharap ada koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk mengendalikan sumber emisi yang berasal dari wilayah sekitar Jakarta.
Di sisi lain, Pramono memastikan Pemprov DKI terus melakukan upaya untuk mengurangi emisi dari sektor transportasi.
Saat ini, kata dia, jumlah bus elektrik di Jakarta sudah sekitar 500 unit. Jumlah tersebut ditargetkan meningkat menjadi lebih dari 10.000 bus elektrik pada 2030.
“Jakarta sendiri saya menargetkan di tahun 2030, yang sekarang ini pada saat saya bicara ini kurang lebih 500 bus elektrik, saya menargetkan di 2030 adalah 10.000 lebih bus elektrik,” ujarnya.
