JAKARTA, iDoPress - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mendesak pemerintah segera mencarikan jalan keluar terkait sejumlah tuntutan asosiasi mitra Makan Bergizi Gratis (MBG).
Salah satu persoalan yang harus dicarikan solusinya yakni masalah kelebihan kapasitas pembangunan dapur program MBG.
"Saya gini, kita harus mencarikan solusi juga terkait dengan dapur-dapur yang sudah terbangun dan yang sedang membangun. Saat ini sudah ada 27.800 sekian dapur yang sudah operasional," kata Charles, saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2026).
Charles menambahkan, berdasarkan informasi yang disampaikan Menko Pangan, sudah ada kelebihan 8.000 dapur.
Di luar itu ada, Charles menyebut, ada 13.000 dapur yang sedang menunggu untuk bisa masuk ke dalam ekosistem program MBG.
"Sehingga kalau dijumlahkan total 40.000 dapur," ujar dia.
Angka tersebut bahkan telah melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2029 yang hanya mematok 26.000 dapur.
"Jadi, yang sekarang operasional saja sudah melebihi target 2029," ucap dia.
Politikus PDI-P itu kemudian mempertanyakan tata kelola Badan Gizi Nasional (BGN) periode sebelumnya dalam memberikan izin pembangunan dapur.
Charles menduga, ada ketidakberesan dalam proses perizinan tersebut, terlebih saat ini Kejaksaan Agung tengah menyelidiki dugaan praktik jual beli izin dapur.
Meski begitu, Charles menekankan bahwa negara tidak bisa lepas tangan begitu saja.
Mengingat para pengusaha membangun dapur tersebut berdasarkan izin resmi yang dikeluarkan oleh BGN.
Menurut dia, pemerintah wajib memberikan kompensasi atau ganti rugi jika dapur-dapur tersebut pada akhirnya tidak dapat diberdayakan.
"Karena mereka yang sudah membangun dapur ini membangun atas izin dari BGN, berarti kan sudah ada keterlibatan dan persetujuan dari negara, maka harus ada jalan keluar juga. Ada solusi bagi mereka apakah pemerintah mengganti kerugian atau memberikan kompensasi," ungkap dia.
Charles juga menggarisbawahi keterbatasan kapasitas APBN yang tidak akan mampu menanggung beban anggaran jika seluruh dapur dipaksakan masuk ke dalam program.
