JAKARTA, iDoPress – Pengamat transportasi Deddy Herlambang menilai, wacana mengakhiri layanan Mikrotrans atau JakLingko yang selama ini gratis dinilai bukan langkah yang keliru.
Kebijakan transportasi umum tanpa tarif justru kurang memberikan edukasi kepada masyarakat karena membuat pengguna cenderung mengabaikan kualitas pelayanan publik.
"Tarif gratisan itu tidak edukatif karena masyarakat akan mengabaikan pelayanan publik," kata Deddy saat dihubungiiDoPress melalui pesan singkat,Selasa (7/7/2026).
Menurut Deddy, ketika masyarakat tidak mengeluarkan biaya untuk menggunakan transportasi umum, muncul anggapan bahwa mereka tidak memiliki hak untuk menuntut pelayanan yang lebih baik.
"Misalnya muncul asumsi, 'tarifnya gratis kok, minta pelayanannya bagus bagaimana?'" ujar dia.
Padahal, layanan transportasi tetap harus memenuhi standar pelayanan meski operasionalnya disubsidi pemerintah.
Dengan adanya tarif yang terjangkau, masyarakat justru memiliki posisi yang lebih kuat untuk menuntut pelayanan yang aman, nyaman, dan tepat waktu.
Pandangan tersebut muncul di tengah usulan Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) agar layanan Mikrotrans atau JakLingko tidak lagi digratiskan.
DTKJ mengusulkan penumpang dikenai tarif Rp 2.000 per perjalanan sebagai bagian dari penataan sistem tarif transportasi umum di Jakarta.
Ketua DTKJ periode 2026-2029 Sugihardjo mengatakan, usulan tarif Rp 2.000 bukan semata-mata untuk menambah pendapatan, melainkan agar data jumlah penumpang lebih akurat sekaligus mencegah potensi manipulasi pencatatan penumpang.
"Kalau hanya untuk jarak dekat hanya naik Mikrotrans itu tarifnya Rp 2.000. Kita mengusulkan Rp 2.000," kata Sugihardjo usai dilantik di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (3/7/2026).
Menurut dia, selama layanan Mikrotrans masih gratis, operator berpotensi melakukan pencatatan penumpang yang tidak sesuai kondisi sebenarnya demi memenuhi target dalam kontrak layanan.
"Selama ini kan dalam kontrak antara TransJakarta dan operator itu kan juga ada target untuk kilometer tempuh, ada target untuk jumlah penumpang. Nah kaitan dengan ini waktu gratis misalnya jumlah penumpangnya kurang, saya jadi operator, 'Waduh nanti enggak mau target kena potong nih. Udah saya tapping-tapping sendiri aja supaya target terpenuhi'," ujar Sugihardjo.
Ia menilai praktik tersebut akan sulit dilakukan apabila setiap perjalanan dikenai tarif.
"Nah nanti dengan Rp 2.000 kira-kira saya mau tapping-tapping enggak? Ya kan masa duit saya habis dong. Nah jadi datanya lebih riil," katanya.
