JAKARTA, iDoPress -Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menerima kunjungan Gubernur Bali I Wayan Koster dan Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa di Balai Kota Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (4/8/2026).
Dalam pertemuan tersebut, mereka membahas skema pembiayaan kreatif (creative financing) dan obligasi daerah sebagai alternatif pendanaan pembangunan.
Pramono mengatakan, pemerintah daerah perlu mencari sumber pembiayaan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk meningkatkan kapasitas fiskal.
"Karena bagaimanapun, dalam kondisi ekonomi yang seperti ini, tantangan untuk bisa meningkatkan APBD enggak bisa dengan cara yang konvensional, harus ada yang disebut dengan out of the box," ujar dia saat menemui wartawan di Balai Kota Jakarta, Selasa.
Dalam kesempatan itu, Pramono menyebut Bupati Badung menyampaikan bahwa APBD Kabupaten Badung mencapai sekitar Rp 13 triliun.
Meski demikian, menurut Pramono, pembangunan infrastruktur untuk mengatasi persoalan seperti kemacetan tetap membutuhkan skema pembiayaan yang lebih kreatif.
"Dan kami berdiskusi tentang hal itu karena Badung pasti bisa seperti Jakarta untuk menerbitkan obligasi daerah, sehingga kami berdiskusi tentang itu," ungkap dia.
Selain membahas pembiayaan, Pramono juga berdiskusi dengan Koster mengenai aturan Koefisien Lantai Bangunan (KLB), khususnya terkait pengaturan ketinggian bangunan di Bali.
Menurut dia, pembatasan tinggi bangunan yang selama ini diterapkan di Bali dapat dikembangkan melalui mekanisme seperti yang diterapkan di Jakarta.
"Saya termasuk yang mengusulkan kalau memang Bali mau mengembangkan sesuatu yang kemudian mendapatkan support dari masyarakat adatnya, salah satunya ya memang harus ada aturan itu," ucap dia.
"Seperti KLB di Jakarta, kalau lebih tinggi dari ketentuan, ya harus bayar. Bayarnya buat siapa? Buat rakyat, buat masyarakat, buat membangun Bali, buat membangun Jakarta, dan sebagainya," lanjut Pramono.
Sementara itu, Gubernur Bali I Wayan Koster mengatakan, kunjungannya ke Jakarta bertujuan mempelajari skema creative financing atas arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Menurut Koster, sejumlah kebijakan yang diterapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan dipelajari untuk diterapkan di Bali, terutama yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang udara, pengaturan ketinggian bangunan, serta kerja sama dengan pihak swasta.
"Ada beberapa hal yang bisa diterapkan di Bali, terutama yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang udara, ketinggian bangunan, dan juga kerja sama dengan pihak swasta yang bisa dilibatkan dalam partisipasi pembangunan infrastruktur untuk melakukan percepatan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kualitas pariwisata Bali," ungkap dia dalam kesempatan yang sama.
iDoPress berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung iDoPress Plus sekarang
