JAKARTA, iDoPress – Warga Jakarta berpotensi merogoh kocek lebih dalam untuk menggunakan transportasi umum khususnya Transjakarta dan Mikrotrans atau angkot Jaklingko.
Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) mengusulkan tarif Transjakarta, Transjabodetabek disesuaikan, termasuk mengakhiri layanan Mikrotrans atau JakLingko yang selama ini gratis.
Ketua DTKJ periode 2026–2029 Sugihardjo mengatakan, pihaknya mengusulkan penumpang Mikrotrans dikenai tarif Rp 2.000 per perjalanan.
Kebijakan tersebut diperlukan agar data jumlah penumpang lebih akurat sekaligus menutup celah manipulasi pencatatan penumpang oleh operator.
"Kalau hanya jarak dekat hanya naik Mikrotrans itu tarifnya Rp 2.000. Kita mengusulkan Rp 2.000," kata Sugihardjo usai dilantik di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (3/7/2026).
Selama layanan Mikrotrans masih gratis, terdapat potensi pencatatan penumpang tidak sesuai kondisi sebenarnya karena operator juga dibebani target jumlah penumpang dalam kontrak layanan.
"Selama ini kan dalam kontrak antara TransJakarta dan operator itu kan juga ada target untuk kilometer tempuh, ada target untuk jumlah penumpang. Nah kaitan dengan ini waktu gratis misalnya jumlah penumpangnya kurang, saya jadi operator, 'Waduh nanti enggak mau target kena potong nih. Udah saya tapping-tapping sendiri aja supaya target terpenuhi'," ujar dia.
Apabila penumpang membayar tarif Rp 2.000, praktik tersebut akan sulit dilakukan karena setiap transaksi harus menggunakan uang.
"Nah nanti dengan Rp 2.000 kira-kira saya mau tapping-tapping enggak? Ya kan masa duit saya habis dong. Nah jadi datanya lebih riil," katanya.
Sugihardjo juga meminta publik tidak langsung menganggap jumlah penumpang turun apabila nantinya tarif Mikrotrans diberlakukan.
"Kalau nanti Mikrotrans dikenakan tarif Rp 2.000 terus data penumpangnya turun, itu datanya benar turun. Tapi bukan berarti penumpangnya turun karena kemarin itu ada yang data berlebih yang sebetulnya enggak jalan," ucap dia.
Selain mengusulkan tarif baru, DTKJ menilai kualitas layanan Mikrotrans masih perlu diperbaiki.
Sugihardjo mengaku masih menerima keluhan masyarakat terkait armada yang datang bergerombol sehingga waktu tunggu menjadi lama hingga pengemudi yang berkendara ugal-ugalan.
"Saya Ketua DTKJ, pas habis shalat Subuh didatangin ibu-ibu. 'Pak itu Jak Lingko 16.' Itu dia bergerombol, mungkin ngobrol dulu terus jalan iring-iringan, jadi orang di lapangan nunggunya lama. Terus kan kebut-kebutan," ujarnya.
Ia menegaskan operator tidak boleh hanya mengejar target operasional tanpa memperhatikan kualitas pelayanan dan keselamatan penumpang.
