Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini
Daftar di sini
Kirim artikel
Editor Ferril Dennys
SIDANG Tahunan MPR RI pada 14 Agustus 2026 menyajikan sebuah fragmen menarik yang memicu perdebatan publik.
Dalam pidato kenegaraannya, Presiden memperkenalkan Susanah, seorang buruh pengupas bawang harian asal Bogor, sebagai potret nyata penerima bantuan sosial yang berjuang keras membiayai pendidikan anak-anaknya.
Namun, panggung kenegaraan megah itu seketika terusik oleh sebuah potongan kalimat.
Presiden menyampaikan, upah mengupas bawang yang diterima buruh harian tersebut mencapai Rp 700.000 per kilogram.
Pernyataan itu mendadak menghenyakkan publik, terutama para buruh pengupas bawang yang Saban hari bergelut dengan bau tajam dan pedihnya mata di pasar-pasar tradisional.
Di Pasar Legi Solo, misalnya, para buruh harian terperanjat mendengar angka fantastis dari podium Senayan tersebut.
Realitas di lapak kayu pasar tradisional menunjukkan kondisi yang berjarak sangat jauh.
Untuk pengupasan tahap awal atau memecah bonggol bawang putih, buruh harian hanya dibayar sekitar Rp 10.000 untuk satu karung berkapasitas 20 kilogram.
Sementara untuk pengupasan tahap akhir hingga bawang benar-benar bersih dan siap diolah, upah yang berlaku hanyalah Rp 2.000 per kilogram.
Seorang buruh harian yang bekerja seharian penuh rata-rata hanya sanggup menyelesaikan tiga karung.
Dari pemerasan keringat seharian itu, pendapatan kotor yang dibawa pulang ke rumah berkisar Rp 30.000.
Angka ini secara tegas membantah narasi upah fantastis yang beredar di panggung kenegaraan.
Munculnya selisih hingga ratusan kali lipat ini membenturkan retorika panggung resmi dengan perjuangan bertahan hidup di akar rumput.
Kekeliruan data seklasifisial ini tidak sepatutnya direduksi sekadar sebagai slip of the tongue atau kecelakaan artikulasi politik di atas podium.
Dalam perspektif kebijakan publik, fenomena ini memantulkan persoalan yang jauh lebih fundamental dan sistematis.
