JAKARTA, iDoPress - Di usia ke-499 tahun, menjelang lima abad, Jakarta terus bertransformasi menjadi kota metropolitan dengan sistem transportasi publik yang semakin modern dan beragam.
Kehadiran TransJakarta, KRL Commuter Line, MRT Jakarta, hingga LRT Jakarta telah mengubah wajah mobilitas ibu kota, tak lagi hanya mengandalkan kendaraan pribadi.
Namun, di tengah berbagai kemajuan itu, pertanyaan mendasar masih muncul, sudahkah transportasi publik Jakarta benar-benar ramah dan inklusif bagi semua, terutama kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas?
Deputy Director Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Indonesia, Deliani Siregar, mengatakan bahwa transportasi publik bukan sekadar moda alternatif, melainkan kebutuhan utama bagi kelompok rentan di Jakarta.
Menurut Deliani, data menunjukkan kelompok rentan justru menjadi pengguna yang sangat bergantung pada layanan transportasi umum. Sekitar 70 persen pengguna TransJakarta merupakan perempuan.
Sementara itu, profil pengguna Mikrotrans didominasi lansia, perempuan yang membawa barang, dan perempuan dengan balita.
Ia menjelaskan, banyak perempuan menggunakan transportasi publik bukan semata karena preferensi, melainkan keterbatasan akses terhadap kendaraan pribadi.
Dalam banyak rumah tangga, kendaraan pribadi kerap diprioritaskan untuk pencari nafkah utama.
Bagi penyandang disabilitas, ketergantungan pada transportasi publik bahkan lebih tinggi karena keterbatasan akses untuk mengemudikan kendaraan pribadi.
"Transportasi publik menjadi tumpuan utama untuk mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan kesempatan ekonomi. Inilah mengapa kualitas dan keandalan transportasi publik Jakarta adalah isu tentang keadilan," ujar Deliani dalam keterangan tertulis yang diterima iDoPress, Jumat (26/6/2026).
Menurut Deliani, Jakarta sebenarnya telah mencatat kemajuan besar dalam perluasan jaringan transportasi publik.
Ia menyebut cakupan layanan transportasi publik Jakarta telah mencapai 91 persen wilayah kota.
Namun, angka tersebut belum berbanding lurus dengan minat masyarakat menggunakan transportasi umum.
Mode share transportasi publik Jakarta saat ini disebut masih berada di angka sekitar 15 persen.
Artinya, layanan transportasi publik memang tersedia secara luas, tetapi belum cukup menarik untuk mendorong lebih banyak warga meninggalkan kendaraan pribadi.
Deliani menilai aksesibilitas menjadi salah satu faktor kunci yang masih menghambat.
"Layanannya tersedia secara luas, tetapi belum cukup menarik untuk dipilih. Aksesibilitas adalah salah satu kuncinya," kata dia.
Deliani menjelaskan ITDP telah memantau isu aksesibilitas transportasi publik Jakarta sejak 2010 melalui diskusi bersama komunitas penyandang disabilitas.
Saat itu, terdapat 10 poin konsensus mengenai transportasi Jakarta yang ramah disabilitas. Menurutnya, sebagian besar persoalan lama masih relevan hingga sekarang.
Beberapa di antaranya meliputi lebar trotoar, informasi audiovisual, hingga desain armada yang inklusif.
Meski begitu, progres tetap ada.
Dari yang awalnya hanya satu halte uji coba inklusif pada 2023, kini sudah terdapat 144 halte yang dilengkapi peta denah braille.
Selain itu, 55 halte disebut telah memenuhi kriteria akses lengkap seperti lift, jalur pemandu, dan gate dengan lebar lebih dari 90 sentimeter. Intervensi ini bahkan mulai diadopsi oleh MRT Jakarta.
Namun, Deliani menegaskan bahwa penyandang disabilitas masih menyoroti persoalan keandalan layanan.
"Waktu tunggu yang lama dan kebutuhan transfer yang menyulitkan masih menjadi isu utama," ujarnya.
