JAKARTA, iDoPress - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) sedang memperbaiki tata kelola dalam penyaluran Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Hal ini disampaikan Prasetyo menanggapi tentang ramainya demo berbagai organisasi masyarakat sipil yang menuntut adanya evaluasi hingga penghentian sementara program MBG.
"Karena memang kan sebetulnya ada klasternya ya, ada klaster permasalahan. Jadi yang sebagian besar kan berjalan sesuai dengan mekanisme dan SOP yang sudah ditetapkan, jadi itu jalan terus," kata Prasetyo saat ditemui usai rapat Peningkatan Kualitas Layanan MBG dan SPPG Terpencil, di Kantor Kemenko Pangan, Kamis (11/6/2026).
"Nah, ada klaster-klaster yang memang harus kita tata ulang, kita benahi," sambungnya.
Prasetyo mengatakan, dari hasil rapat bersama Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan mencapai kesepakatan bahwa tata kelola BGN dibutuhkan adanya penataan menyeluruh.
"Jadi memang kita menyepakati bersama-sama bahwa kita butuh penataan menyeluruh dari program MBG ini. Kalau bicaranya waktu tentu secepat-cepatnya," ucapnya.
Ia menuturkan, MBG di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) kini menjadi prioritas BGN di bawah kepimpimpinan Nanik S Deyang sebagai Kepala BGN.
"Termasuk tadi ada satu permohonan yang menurut kami juga bagus untuk kita segera prioritaskan juga di daerah yang 3T untuk bisa secepatnya saudara-saudara kita mendapatkan manfaat dari program makan bergizi gratis ini," tuturnya.
Selain itu, peningkatan MBG juga akan difokuskan kepada penerima kelompok rentan (3B) yakni Bumil (ibu hamil), Busui (ibu menyusui), dan Balita (bawah 5 tahun) non-PAUD.
"Untuk Ibu hamil, kemudian ibu yang menyusui, dan balita di bawah lima tahun. Jadi mohon dukungannya, mohon bersabar untuk kita kerja keras kita tata ulang semua," ucapnya.
Sebelumnya, puluhan aktivis dari berbagai organisasi masyarakat sipil melakukan demonstrasi di depan Kantor BGN di Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (10/6/2026).
Para aktivis antara berasal dari Transparency International Indonesia (TII), Pusat Kajian Ekonomi Celios, Suara Ibu Peduli, LBH Jakarta, Ibu Berisik dan beberapa organisasi lain tersebut menamakan diri sebagai Koalisi MBG Watch.
Dalam aksi tersebut, mereka menuntut moratorium sementara pelaksanaan program MBG.
iDoPress berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung iDoPress Plus sekarang
