JAKARTA, iDoPress - Analis Politik dan Militer Universitas Nasional (UNAS) Selamat Ginting menegaskan memimpin batalyon sangat berbeda dengan memimpin lembaga pemerintah.
Hal ini menanggapi sejumlah jabatan sipil yang banyak diisi oleh perwira tinggi TNI dan Polri, namun beberapa malah berujung pada kasus hukum.
“Ilmu organisasi modern menunjukkan kepemimpinan bukanlah kemampuan yang sepenuhnya universal. Memimpin batalyon militer berbeda dengan memimpin perusahaan perkebunan negara,” kata Selamat kepada iDoPress, Sabtu (6/6/2026).
“Mengelola operasi keamanan berbeda dengan mengelola sistem kepabeanan. Mengendalikan pasukan berbeda dengan merancang tata kelola pangan nasional,” tambah dia.
Menurut Selamat, selama ini berkembang anggapan bahwa jenderal yang sukses memimpin pasukan akan otomatis berhasil memimpin perusahaan negara, lembaga ekonomi, atau institusi pelayanan publik.
Sekilas, anggapan itu memang terlihat masuk akal.
Militer dan kepolisian dikenal memiliki tradisi disiplin yang kuat, struktur komando yang tegas, serta pengalaman mengelola organisasi besar.
Namun, pengalaman tersebut tidak serta-merta menjamin keberhasilan saat memimpin lembaga sipil yang memiliki karakter, tantangan, dan tata kelola yang berbeda.
“Masing-masing bidang memiliki kompetensi teknis, regulasi, budaya organisasi, serta tantangan yang berbeda. Keberhasilan di satu bidang tidak otomatis menjamin keberhasilan di bidang lain,” kata dia.
Menurut dia, kesalahan berpikir semacam itu kerap muncul dalam praktik politik kekuasaan.
Menurut dia, jabatan sipil strategis kerap diberikan kepada mereka yang memiliki pangkat tinggi dan pengalaman memimpin, tanpa terlebih dahulu melihat apakah kompetensinya sesuai dengan tugas yang akan dijalankan.
Ia menyinggung sejumlah kasus yang melibatkan purnawirawan TNI dan Polri di jabatan sipil.
