iDoPress - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)Republik Indonesia (RI) melalui Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan melaksanakan percepatan Pengukuran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) di Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan (PPKP) Tou Lumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Rabu (6/5/2026).
Kegiatan itu menjadi langkah strategis BNPP RI dalam memetakan kondisi riil kawasan perbatasan sekaligus menyusun rekomendasi kebijakan pembangunan yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP RI Edfrie R Maith menegaskan, pengukuran IPKP dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai persoalan yang masih dihadapi masyarakat perbatasan.
Selain itu, kegiatan IPKP juga menjadi dasar sinkronisasi program kementerian dan lembaga dalam mempercepat pembangunan kawasan perbatasan.
“Pengukuran IPKP ini tidak hanya menjadi instrumen evaluasi, tetapi juga langkah strategis untuk memastikan pembangunan kawasan perbatasan berjalan tepat sasaran dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima iDoPress.
Edfrie menjelaskan, kawasan Tou Lumbis memiliki potensi sumber daya alam (SDA) yang cukup besar, mulai dari komoditas rumput laut, kelapa sawit, batuan mulia jenis blue sapphire, hingga ubi kayu.
Namun, potensi tersebut dinilai belum memberikan nilai tambah yang optimal karena sebagian besar hasil produksi masyarakat masih dipasarkan dalam bentuk bahan mentah.
Menurut Edfrie, pengembangan hilirisasi menjadi salah satu solusi penting untuk meningkatkan daya saing ekonomi masyarakat perbatasan.
BNPP RI mendorong pengolahan komoditas lokal menjadi produk turunan bernilai tambah, seperti rumput laut olahan maupun tepung tapioka berbahan dasar ubi kayu.
Edfrie menjelaskan, kawasan Tou Lumbis memiliki peluang ekonomi yang besar.
“Karena itu, perlu didorong pengembangan industri berbasis potensi lokal melalui peningkatan kualitas produksi, pelatihan masyarakat, hingga penguatan keberlanjutan bahan baku agar mampu menarik investasi dan membuka peluang ekspor,” jelasnya.
Selain persoalan ekonomi, BNPP RI juga menyoroti masih tingginya ketergantungan masyarakat terhadap produk dari Sabah, Malaysia, terutama untuk kebutuhan pokok.
Kondisi tersebut diperparah dengan masih adanya peredaran barang ilegal yang berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan.
Edfriemenilai, penguatan regulasi dan tata kelola ekspor-impor menjadi langkah penting agar arus barang di wilayah perbatasan lebih terkendali dan mampu memberikan keberpihakan terhadap produk lokal.
Di sektor keamanan, BNPP RI mencatat masih maraknya aktivitas lintas batas ilegal, termasuk keberadaan pekerja migran non-prosedural yang memanfaatkan jalur tidak resmi atau “jalan tikus”.
